Indojabar News — Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan akhirnya bisa mengumpulkan seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan camat di wilayah ini. Dikumpulkannya para pejabat ini, bukan tanpa sebab. Pasalnya, Kapuspen Kemendagri tersebut ingin menguatkan persepsi mengenai program kerja.
“Salah satu program kerjanya ini, berkaitan dengan penanganan stunting yang menjadi salah satu amanat dari pemerintah pusat,” ujar Benni, Rabu 27 September 2023.
Menurutnya, ada beberapa arahan dari Presiden yang harus jadi perhatian seluruh kepala daerah. Termasuk Kabupaten Purwakarta. Tentunya, itu menjadi salah satu fokus program kerja kedepan.
Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dilaksanakan, lanjut Benni, yaitu terkait penanganan stunting. Mengingat, di wilayah ini jumlah warga yang mengalami masalah dengan tumbuh kembang tubuhnya itu disinyalir terbilang masih cukup tinggi.
Benni mengaku, dirinya sudah meminta kepada seluruh jajaran di pemerintahan untuk segera mendata. Karena, sampai saat ini pihaknya belum menerima data riil berapa sih jumlah penduduk Purwakarta yang mengalami stunting.
Benni menegaskan, sesuai arahan dari pemerintah pusat pihaknya menargetkan kasus stunting di wilayahnya bisa ditekan hingga 14 persen di 2024 mendatang. Sehingga, dia berharap seluruh jajaran, khususnya Dinas Kesehatan setempat bisa lebih serius lagi dalam melakukan upaya penanganannya.
“Sampai saat ini kasus stunting di Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi. Namun, karena keterbatasan data, saya belum bisa menyampaikan riilnya berapa dan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan dinas terkait,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya menyampaikan beberapa upaya telah dilakukan Pemkab Purwakarta. Misalnya, melalui upaya sosialisasi kepada publik yang berkaitan dengan stunting.
Saat ditanya apakah penanganan stunting hanya sebatas melalui kegiatan seremonial seperti yang selama ini dilakukan Dinas Kesehatan, Benni menegaskan, yang perlu dilakukan justru harus lebih ke upaya konkrit. Misalnya, dengan memberikan asupan gizi kepada penderita.
Secara pribadi, pihaknya telah menyiapkan konsep khusus untuk penangan stunting di Kabupaten Purwakarta yang memang angkanya masih cukup tinggi. Hanya saja, pihaknya harus terlebih dahulu mengetahu kondisi di lapangan saat ini seperti apa.
“Ada berapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi, saya tidak yakin bisa dilakukan di semua kecamatan karena belum tahu petanya seperti apa. Jadi, data yang sebenarnya yang saya perlukan saat ini. Sehingga, nanti bisa terkonsep penangannya nanti seperti apa,” tambah dia.
Sementara itu, beberapa kalangan di Kabupaten Purwakarta turut menyoroti penanganan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan Purwakarta. Karena, sejak beberapa tahun ini penanganannya yang dilakukan dinas ini terkesan jalan ditempat dan kurang maksimal.
Bahkan, anggaran untuk penanganan tersebut, lebih banyak untuk kegiatan sosialisasi di hotel ketimbang actionnya langsung ke masyarakat.
Hal itu juga turut diperkuat oleh pernyataan salah satu keluarga penerima bantuan stunting. Hal mana, mereka mengaku bantuan yang disalurkan terkesan tidak maksimal.
Salah seorang warga asal Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, yang menolak identitasnya dipublikasikan ini menuturkan, anak keduanya tercatat sebagai anak stunting. Pencatatan itu, berdasarkan pengamatan dari para kader Posyandu dan diaminkan oleh petugas dari puskesmas sekitar.
“Anak saya saat dibawa ke Posyandu, katanya stunting. Makanya, anak saya terdata menjadi penerima bantuan stunting,” ujar ibu tiga anak ini.
Awalnya, dia tak terima anaknya disebut menderita stunting. Meskipun anak keduanya ini kurus, tetapi dia sangat aktif. Termasuk soal makannya, itu normal seperti anak lainnya.
Singkat cerita, bantuan pun ia terima dari Puskesmas setempat. Isi bantuannya adalah 30 butir telur dan 8 picis susu kotak kemasan 250 ml.
“Tiga kali saya mendapat bantuan. Terakhir itu saat puasa kemarin. Bantuannya berupa telur 30 butir,” kata dia.
Yang membuat heran dirinya, hingga September 2023 ini tidak lagi ada bantuan stunting untuk anak keduanya ini. Pihaknya pernah bertanya kepada istri pejabat RW setempat, bahwa bantuannya sudah disetop.
“Alasannya sih karena gantian sama anak lainnya. Saya juga heran,” ujar ibu muda ini.
Sementara itu, sejak beberapa hari ini mencoba mencari tahu mengenai data riil penderita stunting termasuk action penanganannya seperti apa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
Namun, seperti ada yang ditutupi seluruh pejabat berwenang di dinas itu enggan memberikan informasi apapun mengenai hal itu.
Bahkan, beberapa pejabat yang dihubungi, malah saling lempar terkait permintaan konfirmasi dari sejumlah awal media. Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, Deni Darmawan saat dihubungi, meminta awak media untuk langsung menanyakan perihal stunting ini ke Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas).
Sama halnya dengan Deni, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Purwakarta Ine Hermina juga enggan berkomentar saat dimintai data dan penanganan stunting. Yang bersangkutan, justru malah meminta awak media untuk menanyakan ke Sekretaris Dinas Kesehatan Erlitasari Kusuma Wardani. Demikian Pungkasnya (Red).
